TUGAS KULIAH PRODI ILMU ADMINISTRASI NEGARA

Tugas kuliah prodi ilmu administrasi negara 

Dengan soal :

1. mengapa adm ngara dpt dikatakn sebagai sistem??

2. jelaskan sejarah perkembangan administrasi negara di indonesia??

3. pada paradigma keberapa administrasi negara dipisahkan dari ilmu politik? mengapa terjadi pemisahan?

4. jelaskan perbedaan antara sistem pemerintahan presidensial, parlementer, komunis, dan campuran, berikan contohnya!

5. salah satu yg menjadi kajian dalam sistem administrasi negara adalah kelembagaan aparatur pemerintahan jelaskan struktur ketatanegaraan lembaga aparatur pemerintahan sebelum dan sesudah terjadinya amandemen UUD1945??

                

Jawaban 

1). Administrasi dikatakan suatu sistem karena administrasi tersebut abstrak dalam suatu pemerintahan yang dibuat oleh manusia supaya terbuka disebabkan karena peka dan juga kehidupan manusia hari ke hari yang selalu berkembang terus dan juga memiliki kelengkapan(komplek).kemudian administrasi juga dikatakan sebagai sistem disebabkan memiliki subsistem yang banyak misalnya tugas pokok,fungsi lembaga,kepegawaian,tata laksana,sarana dan prasarana,agama dll.

2). Sejarah perkembangan administrasi negara Indoneisia.

Sebenarnya administrasi sudah ada sejak dahulu kala sejak sudah ada peradaban manusia sudah ada administrasi, sejarah perkembangan administrasi di Indonesia tidak lepas dari negara lain didunia sebab dengan negara lain menjadi pemicu muncul dan berkembangnya administrasi di Indonesia, administrasi di Indonesia telah melalui proses yang sangat panjang melawan penjajahan Belanda yang kemudian Indonesia memproklamasikan kemerdekaan sehingga pada waktu itu terjadi lah peralihan sistem administrasi pemerintah dari sistem administrasi pemerintahan kolonial Belanda kepada sistem administrasi pemerintahan Indonesia.

Pada saat awal kemerdekaan Indonesia yang belum berpengalaman dalam sistem administrasi pemerintahan Indonesia seperti hampa udara sehingga pada saat itu ditunjukkan orang orang yang berpengalaman didalam bidang politik dan administrasi sehingga tidak hampa udara lagi dan terus berkembang sampai sekarang.

Sejarah perkembangan administrasi negara indonesia sebenarnya dibagi atas beberapa periode yaitu periode tahun 1945-1950, periode tahun 1950-1959,periode tahun 1959-1966 dan periode tahun 1966-sekarang. Semua periode ini memiliki perbedaan dalam sistem administrasinya, pada periode tahun 1945-1950 administrasi belum berkembang di karena kan belum ada kegiatan seperti sekarang ini dan pada masa itu Indonesia masih dalam  mempertahankan kemerdekaannya. Pada masa periode tahun 1950-1959 pemerintah Indonesia mulia menyempurnakan sistem administrasi namun pada saat itu belum banyak kegiatan kegiatan yang dilakukan kerja pada saat itu sitem politik di indonesia menganut sistem parlementer yang liberal. Pada periode di bentuk LAN(lembaga administrasi negara) yaitu pada tahun 1957 sebagai lembaga yang mempunya peran dalam birokrasi Indonesia.

Pada periode tahun 1966 sampai sekarang ini pemerintah Indoensia memberi perhatian yang sungguh sungguh dalam perkembangan sistem administrasi negara indonesia, mulai saat itu lah sistem administrasi negara indonesia dipikirkan dan direncanakan.

3). Administrasi dipisahkan dengan politik ada di paradigma yang pertama menurut nikolaus hendry. Administrasi dipisahkan dengan politik karena tempat berperan dan fungsi  administrasi dengan politik berbeda, peran politik yaitu untuk membuat sebuah kebijakan atau aturan yang berguna bagi masyarakat sedangkan peran administrasi yaitu untuk mengimplementasikan kebijana atau aturan yang dibikin oleh orang politik. Dalam hal fungsi politik memiliki fungsi dalam pemerintahan harus berhubungan dengan kebijaksanaan atau dengan suatu kebijakan yang berhubungan dengan suatu tujuan negara, sedang administrasi memiliki fungsi dalam pemerintahan harus berkaitan dengan pelaksanaan kebijaksanaan tersebut.

Maka dari itu administrasi dengan politik dipisahkan dalam masalah kekuasaan.

4). Perbedaan sistem pemerintahan

a). Sistem pemerintahan presidensial adalah  sistem pemerintahan yang badan legislatif dan badan eksekutif boleh dikatakan tidak terdapat hubungan hubungan seperti sistem pemerintahan parlementer. Sistem pemerintahan presidensial kekuasan hanya berpusat satu orang yaitu presiden. Contoh Indonesian,Amerika Serikat,Filipina

b). Sistem pemerintahan parlementer adalah sistem pemerintahan yanga badan legislatif(DPR dan pemerintah) memiliki hubungan yang bersifat timbal balik dan saling mempengaruhi. Sistem pemerintahan parlementer kapala negara tidak dapat di ganggu gugat/kekal yaitu seorang raja/ratu/sultan. Contohnya Inggris,Malaysia,Brunei Darussalam.

c). Sistem pemerintahan komunis adalah sistem pemerintahan dimana perubahan sosial masyarakat dengan mengambil alih alat alat produksi sesuai dengan ideologi komunis.Sistem pemerintahan komunis kepala negaranya oleh seorang lenin, sistem pemerintahan komunis sangat menentang kepemilikan akumulasi modal atas individu. Contohnya Cina, Vietnam,

c). Sistem pemerintahan campuran adalah sistem pemerintahan yang didalamnya merupakan gabungan dari sistem pemerintahan parlementer dengan presidensial. Sistem pemerintahan campuran negara dikepalai oleh seoarang presiden kemudian Setiap masalah negara, rakyat langsung ikut serta menanggulanginya dan juga    Presiden melaksanakan kekuasaan bersama-sama dengan perdana menteri. Contohnya perancis,Algeria,Armenia.

5). Struktur ketatanegaraan lembaga aparatur negara sebelum amandemen sesudah amandemen.

a). Sebelum amandemen

Sebelum amandemen lembaga tertinggi negara yaitu MPR  sedangkan lembaga tinggi negara yang setara jabatannya  yaitu DPR,presiden,BPK,MA.

MPR sebelum amandemen diberi kekuasan tak terbatas(super power) kekuasaan dilakukan sepenuh nya oleh rakyat melalui  MPR .  

Presiden dengan wakil presiden sebelum amandemen memegang posisi sentral dan dominan sebagai mandataris MPR dan juga memegang kekuasaan eksekutif,legislatif,yudikatif, 

DPR sebelum amandemen memberikan persetujuan dengan berbagai yang diberikan oleh presiden.

BPK pada saat itu belum banyak memegang lembaga lembaga di negara lain.

MA pada saat itu memegang kekuasaan tertinggi didalam peradilan tata usaha negara.

b). Sesudah amandemen

Saat sesudah amandemen MPR RI tidak lagi sebagai lembaga tertinggi negara dan sama derajatnya dengan presiden,DPR,MA,BPK.

Sesudah amandemen keanggotaan MPR terdiri dari anggota DPR dan DPD semua direkrut melalaui pemilu. Sekarang yang menjadi landasan tertinggi yaitu UUD 1945 .

MPR sekarang bertugas tetap berwenang menetapkan dan mengubah undang tetapi kedudukannya sejajar dengan lembaga tinggi lainnya.

DPR sesudah amandemen posisi dan kewenangannya diperkuat, proses dan mekanisme membentuk UU antara DPR dan Pemerintah.

DPD adalah lembaga pemerintah yang baru sebagai langkah akomodasi bagi keterwakilan kepentingan daerah dalam badan perwakilan tingkat nasional setelah ditiadakannya utusan daerah dan utusan golongan yang diangkat sebagai anggota MPR.

BPK sesudah amandemen berwenang mengawasi dan memeriksa pengelolaan keuangan negara (APBN) dan daerah (APBD) serta menyampaikan hasil pemeriksaan kepada DPR dan DPD dan ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum.

Presiden kekuasaan presiden yang dulunya memegang legislatif di tangannya tetapi sesudah amandemen legislatif sepenuhnya diserahkan kepada DPR dan batas jabatan presiden ditentukan dalam periode saja.

MK berwenang dalam hal Menguji UU terhadap UUD, Memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, memutus sengketa hasil pemilu dan memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan atau wakil presiden menurut UUD.

KY berwenang dalam hal mencalonkan Hakim Agung dan melakukan pengawasan moralitas dank ode etik para Hakim.

....